Anggota DPRD Berau, Rudi P Magunsong dan Garce

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : DPRD Berau masih menyoroti soal rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau yang hanya sekitar Rp450 miliar dari total Rp6 triliun APBD atau kurang dari 10 persen.

“Ini preseden buruk. Karenanya kami meminta dilakukan audit total, baik dari aspek keuangan maupun kinerja manajemen, bahkan hingga pertanggungjawaban direktur dan Bupati,” ungkap Grace Warastuty Langsa dalam Rapat Paripurna DPRD Berau di Gedung DPRD, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungun beberapa waktu lalu.

Rendahnya kontribusi ini tambah Grace, merupakan kegagalan empat perusahaan daerah (Perusda) yakni, Bakti Praja, Hutan Sanggam, PLTU, dan PDAM.

“Minim Kontribusi PAD ini kami  minta dilakukan  evaluasi total kinerja Perusda dengan meminta terhadap Bupati untuk melakukan evaluasi menyeluruh karena lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” tegasnya.

Kritikan senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menilai seharusnya aset milik daerah yang dikelola melalui Perusda seharusnya mampu memberikan pemasukan signifikan bagi keuangan daerah, bukan sekadar menjalankan fungsi pelayanan.

“Karena Perusda itu merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi tidak hanya berbicara soal pelayanan, tetapi juga bagaimana bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ungkap  Rudi.

Dalam kesempatan itu Rudi juga mencontohkan beberapa Perusda yang dimiliki Kabupaten Berau, seperti PDAM, Perusda Bakti Praja, dan Perusda Pertolongan Konsorsium yang terlibat di proyek PLTU. Kenyataanya hingga tahun 2025 , sebagian besar Perusda tersebut tidak mampu menyumbangkan dividen sama sekali.

“Hanya Perusda Hutan Sanggam yang mampu menyetor sebesar Rp28 juta. Itu pun hanya setara satu bulan gaji karyawan. Kondisi seperti ini jelas tidak sehat,” ujar Rudi lagi

Rudi mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian Komisi II, salah satu penyebab rendahnya kontribusi adalah tingginya biaya operasional dibanding harga jual produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini, kata dia, tampak jelas pada PDAM yang masih belum mampu menyetorkan PAD karena biaya operasional per meter kubik air terlalu tinggi. Politikus PDI Perjuangan itu mendesak agar Bupati Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perusda melalui audit kinerja.

“Kami minta ibu bupati melakukan evaluasi kinerja setiap Perusda. Harus ada langkah nyata agar aset daerah ini tidak terus membebani keuangan daerah,” tutupnya.

Sementara itu Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menjelaskan terkait kondisi empat Perusahaan Daerah (Perusda) yang belum mampu memberikan kontribusi optimal. Ia menilai, keterbatasan sumber daya alam dan tantangan manajemen menjadi faktor yang perlu dicermati bersama.

“Perusda tetap harus menjadi perhatian kita bersama. Meski belum bisa memberikan deviden besar, saya tidak mewajibkan peningkatan retribusi dari masyarakat. Fokus kita adalah pelayanan terlebih dahulu,” tegasnya.

Bupati juga menekankan, Perusda tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau dan Pemkab Berau akan mencari solusi bersama DPRD Berau untuk meningkatkan kinerjanya. (sep/FN/Advertorial)